Analisis Penerapan Skema Fully Funded pada Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

The implementation of fully funded pension scheme for civil servant retirement in Indonesia is one of the government solutions to reduce the burden of pension expenditure on the state budget. However, to implement such a scheme, the government deemed it necessary to prepare an appropriate governance model in order to achieve the goal of fully funded scheme. The government needs to pay attention to several issues related to the implementation of a fully funded scheme, namely the issue of pension fund management, contributions, investment, regulations and risks. By distributing questionnaires and interviews to key stakeholders, the extent of government readiness to implement a fully funded pension scheme could be evaluated, based on which it was found that the government does not have readiness to adopt the fully funded pension scheme and several tasks remain to be accomplished. Abstrak Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang akan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanja pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skema tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu tata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded ini dapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalah pengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi dana pensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian ini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan skema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yang mana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsi skema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan implementasi tersebut.