z-logo
open-access-imgOpen Access
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Author(s) -
Mukti Mukti
Publication year - 2018
Publication title -
al-ishlah
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2614-0071
pISSN - 1410-9328
DOI - 10.33096/aijih.v20i2.18
Subject(s) - political science , legislation , law , public administration
Establishment Law Politics Regional Regulation on APBD essentially includes local policies that are planned to be implemented in the framework of the public welfare. Regulation formation of local regulations on the budget, in its development, has experienced a shift towards the better. Political law establishment of regional regulation on APBD ideal, if the Regional Regulation on the budget in accordance with the nature of the formation of regional regulations, in accordance with the hierarchy of legislation in Indonesia, in accordance with the principle of the establishment and the principles of the substance of the legislation, and made through the stages of formation Local regulation. AbstrakHukum Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan undang-undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.  

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here