ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Based on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads in managing local governments that have many problems where it can not be resolved without the help of a representative, so that many services and development will be disrupted.AbstrakHasil penelitian ini adalah pertama, mekanisme pengisian wakil kepala daerah di lakukan dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kedua, Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil, sehingga akan banyak pelayanan dan pembangunan yang akan terganggu.