Peran Kelembagaan dalam Program Upaya Khusus (UPSUS) Tanaman Jagung Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Timor Tengah Utara

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi indikator yang sangat penting bagi kesuksesan proses pembangunan sektor pertanian. Seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian apabila program pembangunan pertanian tersebut dapat dikomunikasikan sesuai kondisi wilayah. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui apa dan bagaimana program pembangunan pertanian itu akan dilaksanakan antar pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholder lainya. Kesamaan makna ini akan melahirkan partisipasi sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri sehingga pembangunan pertanian dapat berjalan dan lebih bermakna bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Mix Methode yakni kolaborasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan desain model sequential explanatory dimana urutan pertama menggunakan metode kuantitatif, dan urutan kedua menggunakan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah petani jagung yang menjadi anggota peserta program Upsus tanaman jagung di Kecamatan Insana Kabupaten TTU yang berjumlah 270 orang petani. metode penentuan besarnya sampel dihitung menggunakan rumus Slovin yakni sebanyak 161 orang responden. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui kuisioner yang telah dipersiapkan pada bulan Agustus-Desember 2019. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari Dinas Pertanian, BPS dan Instansi terkait. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, analisis Miles dan Hubermann serta analisis Nvivo 12. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik petani (umur berada dalam kategori dewasa, pendidikan formal, pendidikan nonformal dalam kategori rendah, pengalaman petani dalam kategori tinggi, sedangkan luas lahan, dan kekosmopolit berada dalam kategori sangat rendah), sedangkan Peran kelembagaan dalam Upsus tanaman jagung di Kabupaten TTU pada umumnya petani menyadari bahwa adanya kebijakan pemerintah, lembaga penyedia modal, dan peran kelompok tani namun belum dimanfaatkan akibat keterbatasan informasi yang kurang diakses oleh petani. Untuk itu perlu perbaikan peran kelembagaan melalui sosialisasi kebijakan pemerintah terkait Upsus tanaman jagung secara terbuka dan berkelanjutan, pendampingan lembaga penyedia modal keuangan kepada kelompok tani, serta penguatan kelompok tani melalui jaringan komunikasi secara melembaga dan jelas aturan dan tupoksinya antar pemerintah, NGO, dan kelompok tani.