HAM dan Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia

Dalam upaya pemberantasan terorisme, dimensi keamanan kental dalam kebijakan pemberantasan terorisme. Masyarakat sipil merasa khawatir dengan materi UU Tahun 2018 Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinilai Undang­undang tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan negara terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dalam pemberantasan terorisme, selain soal efektifitas metode pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme menuai keresahan karena sering dianggap tidak sesuai dengan perlindungan HAM. Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran dan analisis bentuk ancaman telah mengalami pergeseran yang menuntut tentara sebagai komponen utama sistem pertahanan untuk melakukan reposisi dengan menempatkan diri pada kedudukan yang tepat di tengah dinamika ancaman yang berkembang. Metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif melalui kajian komprehensif dengan mengambil sumber dari peraturan dan undang-undang. adapun penelitian yuridis empiris merupakan kajian atas dasar pengamatan pada ancaman dengan melibatkan TNI. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelibatan TNI dalam persoalan keamanan di Papua perlu ditetapkan dengan pertimbangan eskalasi ancaman bersifat sementara berdasarkan kebijakan negara.   In the effort to eradicate terrorism, the security dimension is thick in the policy of eradicating terrorism. Civil society is worried about the material of the 2018 Law Number 5 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it is considered that the Act can reduce the level of state compliance with respect, protection, and fulfillment of human rights in eradicating terrorism, in addition to the effectiveness of the method of eradicating terrorism. The involvement of the TNI in efforts to eradicate terrorism is causing concern because it is often considered inconsistent with the protection of human rights. The purpose of this study is to provide an overview and analysis of the form of the threat that has undergone a shift that requires the army as the main component of the defense system to reposition itself by placing itself in the right position in the midst of the dynamics of developing threats. The method in this research is normative juridical through a comprehensive study by taking sources from regulations and laws. As for empirical juridical research, it is a study based on observations on threats involving the TNI. Based on the results of this study, it can be concluded that the involvement of the TNI in security issues in Papua needs to be determined by considering the temporary threat escalation based on state policy.