
PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER ( LGBT ) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA
Author(s) -
Anisa Fauziah,
Sugeng Samiyono,
Fithry Khairiyati
Publication year - 2020
Publication title -
jurnal surya kencana satu/surya kencana satu
Language(s) - Uzbek
Resource type - Journals
eISSN - 2654-7252
pISSN - 2085-2339
DOI - 10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8037
Subject(s) - humanities , political science , transgender , lesbian , sociology , gender studies , art
Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau dikenal dengan sebutan istilah LGBT adalah fenomena sosial yang sedang banyak disorot masyarakat baik dari nasional maupun internasional. Permasalahannya adalah ketika masyarakat Indonesia tidak mempunyai kesepakatan yang sama tentang kedudukan LGBT di negara ini karena alasan sebuah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada dasarnya mempunyai tujuan agar pelaksanaan HAM sesuai dengan Piagam PBB tentang HAM, UUD 1945, dan Pancasila dapat tumbuh dengan kondisi yang kondusif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mendeskripsikan bagaimana perilaku LGBT yang meresahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional secara mayoritasnya. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan HAM Nasional dan HAM Internasional terhadap perilaku LGBT tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis yang mana melihat hukum merupakan gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan MUI, ICMI dan Komnas HAM serta data sekunder yang diambil dari Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, handbook Komnas HAM, Deklarasi HAM dan handbook UNDP ( United Nations Development Program). Dengan begitu, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan karena tidak ada legalitasnya dan melanggar norma-norma kesusilaan serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat terwujud, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. Dan menurut HAM Internasional sendiri perilaku LGBT tidak diakui karena dalam Deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap LGBT dan hanya disebutkan pria dan wanita sebagai pasangan.