Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme)

Makalah ini ingin menyampaikan pendekatan teori gerakan sosial dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN melalui penguatan peran masyarakat madani. Pokok maslahnya yaitu sejauh mana peluang yang diberikan perwakilan politik pada gerakan sosial, dampak protes sosial pada partai politik dan proses-proses politik resmi, implikasi yang ditimbulkan oleh hubungan-hubungan tersebut dalam demokrasi modern. Dalam hal ini, peluang gerakan sosial melalui reformasi 1998 telah mampu meruntuhkan rezim otoritarian Orde Baru, awal baik bagi terciptanya demokrasi di Indonesia. Namun, ternyata penyakit KKN yang sudah mengakar hingga tercipta korupsi yang sistemik menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pemberantasannya. Masyarakat madani sebagai suatu alternatif kekuatan sosial perlu didorong untuk berperan dalam menyelesaikan carut marut reformasi birokrasi bangsa Indonesia.  Peran masyarakat madani melalui LSM, para cendekiawan, mahasiswa, buruh, ormas-ormas, pimpinan agama, media sosial facebook/twitter, pers maupun kekuatan elemen masyarakat lain diharapkan mampu membuat pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum dan menindak pelaku KKN Lembaga-lembaga penegak hukum baik POLRI, KPK, Komisi Yudisial diharapkan mampu berperan tanpa mengabaiakna peran serta masyarakat madani.