KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT TATOR (Studi Kasus di Kelurahan Tikala Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja)

Sasaran pembangunan jangka panjang yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Usaha tersebut telah dilaksanakan secara bertahap melalui Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I ) , kemudian dilanjutkan pada tahap PJP I I. Tahap itu merupakan batu pijakan yang sangat penting untuk tahap tinggal landas pada pelita V I , yang digambarkan sebagai proses pencapaian kehidupan bangsa yang lebih baik, namun penuh gejolak perubahan karena desakan pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan interanisional dan perubahan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pada dasarnya pembangunan sektor agama selalu ditetapkna untuk menumbuhkan regiositas masyarakat yang sekaligus juga berfungsi sebagai penangkal dampak negatif pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sektor agama lebih diarahkan untuk mencapai tiga kondisi ideal, yaitu : kader iman dan ketakwaan yang tinggi; wawasan keberagamaan yang luas dan matang; dan kerukunan kehidupan keberagamaan yang mantap dan dinamis untuk menyukseskan pembangunan. Dalam rangka mencapai pemahaman tentang bagaimana corak kehidupan keberagamaan masyarakat, Badan Litbang Agama telah melakukan serangkaian penelitian tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai sisteim sosial budaya masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh temuan yang memperkuat kenyataan selama ini banhwa masyarakat Indonesia memandang Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaannya. tuhan adalah sumber acuan dan orientasi tertinggi dan utama dalam kehidupan manusia. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa agama merupakan submer ethos dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Departemen Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan dan bimbingan kehidupan agama kepada masyarakat, dan ditutut memperhatikan perubahan yang ada. Apakah pelayanan dan bimbingan itu sudah berjalan dengan baik, dan apakah kebijaksanaan yang diambil sejalan dengan aspirasi masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan itu, diperlukan penelitian.