POLIGAMI DAN PERCERAIAN Suatu Analisa Sosial dan Perundangan-undangan

Berhubung karena pelaksanaan suatu Undang-undang yang akan didekati secara cmpiris, maka diperlukan suatu bidang hukum tertentu sebagai titik penilaian tengtang pelaksanaan hukum itu sendiri terhadap masyarakat. Unutk penelitian ini akan mengambil hukum perkawinan Tertulis sebagai pusat perhatian dan arahan dalam meneliti tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan Nol Tahun 1974. Bila dilihat dari sudut pelaksanaan dan penerapannya Undang-undang tersebut (UUP/ 1974) dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), menimbulkan masalah dalam penerapannya, sebab dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan 1974, maka setiap Warga Negara Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan Undang-undang Perkawinan 1974 tersebut (Mustadjib 1977 : 12).