PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA DALAM PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH: Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas

Fokus penelitian ini adalah membahas persoalan mengapa masyarakat menolak atau menerima pendirian sebuah rumah ibadah dengan alasan administrasi, teologis, dan sosiologis. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap data-data kualitatif, yang dikumpulkan melalui FGD, wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dalam penelitian ini diperoleh temuan sebagai berikut: Pertama, bahwa pendirian rumah ibadah di Banyumas bukan saja bermuara pada persoalan perijinan secara administratif, melainkan karena adanya faktor ideologis dan sosiologis. Kedua, bahwa alih fungsi ruko menjadi Vihara Prajna Maitreya yang semula mendapat penolakan dari warga sekitar Kelurahan Sokanegara dapat diselesaikan dengan pendekatan sosial budaya yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan pemerintah daerah. Ketiga, bahwa regulasi PBM No 8 dan 9 tahun 2006, dalam praktik di daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui bahwa, mayoritas rumah ibadah terutama masjid belum menerapkan PBM tersebut.