PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP PENGANUT AGAMA HINDU DI KOTA MANADO SULAWESI UTARA

Penelitian ini dimaksudkan untuk “melihat kembali” sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap penganut agama “yang berjumlah sedikit”. Asumsi dasarnya adalah bahwa problem minoritas terkadang mempengaruhi situasi keberpihakan otoritas yang mainstream. Metode penelitian adalah kualitatif dengan mengeksplorasi sebanyak mungkin data dari narasumber yang terkait. Baik dari pejabat Kementerian Agama sebagai supplier pelayanan maupun dari masyarakat Hindu sebagai stakeholder. Penelitian ini dilakukan di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis pelayanan Pembimas bersifat supporting service, agensi, tidak melayani warga secara langsung. Representasi pelayanan Kemenag dilakukan oleh guru agama Hindu, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan. Secara umum, pelayanan Kemenag (melalui Bimas dan Penyelenggara Hindu) secara umum sudah berjalan dengan baik. Kedua unit kerja ini bekerja untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Program kerja yang disusun setiap tahunnya dimaksudkan untuk memenuhi tupoksi pendidikan dan urusan agama Hindu (selain fungsi administrasi). Problemnya adalah soal transparansi dan partisipasi. Publik Hindu sebagai stakeholder sejauh ini tidak mengetahui dengan baik hal-hal apa yang menjadi program kerja yang diprogramkan oleh Kemenag. Ini karena partisipasi publik dalam penyusunan ataupun dalam pengambilan keputusan tidak terjadi. Kemenag “menjauhkan diri” dari publik karena menganggap sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh publik. Kemenag hanya mengembangkan sistem yang bersifat empati.