PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI

Keberadaan Desain industri berada pada norma karya cipta dan  paten, sehingga kedudukanya  berada diantara kedua peraturan hukum yang mengatur hak cipta dan paten, sedangkan Desain Industri sendiri lebih menekankan pada nilai estetika dan konfigurasi bentuk dari sebuah produk industri, dan dalam perkembanganya masyarakat pengrajin mengidentikasn sebagai budaya atau hal-hal yang biasa,  bentuk  kreatifitas dan inovasi untuk mengimpelemtasikan dan mengekspresikan kemampuanya, sehingga dengan demikian  hasil karyanya tidak didaftarkan ke lembaga  HKI oleh para pendesainer, hal ini terikat karena sebagai pekerja atau karena hal-hal lain daripada  sifat  publikasi  pendaftaran Desain Industri itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan doctrina. Penelitian hukum doktrinal yaitu  penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar ketentuan hukum posistif. Berdasarkan pada ketentuan hukum dalam produk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengkaji kebijakan pemenuhan hak-hak dan   kewajiban pekerja atau pengrajin dalam membuat produk desain industri tersebut, akhirnya dapat ditemukan problem solving yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kedudukan  Desain  Industri  yang  dilindungi  HKI  terikat  pada  hak kebendaan immateril dan  terdapat driot de suite ( royalty ), baik langsung maupun tidak langsung terhadap  monopoli market melalui pemberian lisensi, dan franchese, kemudian peredaran desain industri selama kurun waktu 10  ( sepuluh ) tahun, dan  apabila terjadi sengketa atas pengakuan HKI dapat diselesaikan oleh para pihak  dengan pilihan hukumnya ( choice of law). Dalam Penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri penyidik harus lebih teliti dan berhati-hati, dimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Desain Industri memeberikan pilihan hukum ( choise of law ) dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran.