UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Keterpaduan sub sistem peradilan dalam tahap penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat dalam pelaksanaan masih ditemui berbagai kendala.  Upaya Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika adalah dengan mengadakan koordinasi dengan BNN dalam hal rekomendasi rehabilitasi. Setelah penyidikan dianggap selesai Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dilakukan tahap pra penuntutan. Hubungan dengan Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan izin terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik. Keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu  sangat tergantung pada kerjasama dan koordinasi semua komponen yang terlibat di dalam sistem tersebut. Masih tampaknya gejala fragmentaris pada gerak operasional sub sistem peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan. Kendala lain adalah Lembaga penyidikan belum mandiri. Sistem koordinasi yang akan dilakukan dengan penuntut umum pun kurang dilakukan dengan baik. Penyatuan pemahaman terhadap hasil penyidikan merupakan suatu hal yang menentukan hasil penyidikan.