Pengaruh Kedaulatan Rakyat Terhadap Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya dalam hubungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Problem penelitian yang diangkat adalah bagaimana kedaulatan rakyat memengaruhi hubungan antara DPRD dengan BPK dan apa sajakah hubungan antara kedua lembaga tersebut yang dipengaruhi oleh kedaulatan rakyat. Untuk mengungkap problem penelitian, digunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dalam undang-undang dasar diwujudkan melalui salah satu prinsipnya yakni akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemberi mandat. Prinsip ini juga mendasari hubungan antara DPRD dengan BPK yang secara mandiri memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas. Hubungan antar kedua lembaga merupakan pelaksanaan akuntabilitas dalam dimensi horizontal, yaitu (1) check and balances yaitu pemeriksaan BPK kepada DPRD dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada DPRD; (2) Bentuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan (3) Keterlibatan DPRD dalam perencanaan pemeriksaan.  Serta pertanggungjawaban kepada rakyat, baik oleh BPK dan DPRD dalam dimensi akuntabilitas vertikal.