Penilaian Resiko Hama dan Penyakit Ikan Karantina Sebagai Upaya Pencegahan Penyebarannya Melalui Lalu Lintas Komoditas Perikanan Dari Yogyakarta

ABSTRAK. Terbitnya UU 21/2019 meningkatkan efektifitas sistem pengendalian sebaran HPIK. Sebelum UU ini diterapkan, potensi berpindahnya HPIK antar area tidak bebas HPIK cukup tinggi akibat diperbolehkannya komoditas perikanan carrier HPIK asymptomatic dilalulintaskan tanpa pengujian laboratorium sesuai regulasi pada saat itu. Hal ini menyebabkan upaya eradikasi di area tujuan tidak berjalan efektif disamping diinterpretasikannya “area bebas atau tidak bebas HPIK” hanya sebatas wilayah administratif membuka peluang berpindahnya HPIK dari area tujuan MP yang tidak bebas HPIK ke area lain disekitarnya yang masih bebas. Berdasarkan regulasi baru, setiap MP harus melalui penetapan bebas HPIK melalui pengujian laboratoris sebelum dilalulintaskan. Studi ini dilaksanakan untuk mengkaji resiko HPIK yang berpotensi terlalulintaskan bersama komoditas perikanan yang sering dikirim keluar dari Yogyakarta. Analisa dilakukan secara deskriptif melalui kajian tim analisa resiko HPIK lingkup SKIPM Yogyakarta dan desk study terhadap berbagai standar, peraturan perundangan terkait dan hasil berbagai penelitian temuan HPIK. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat 12 penyakit viral dan 4 penyakit bakterial yang beresiko menyebar dari pintu pengeluaran Yogyakarta. Resiko tinggi mendominasi hasil penilaian HPIK dengan tingkat resiko barvariasi dari 18 hingga 25. Berbagai HPIK pada inang tertentu rata-rata merupakan target untuk sertifikasi dan pemantauan HPIK kecuali TILV dan RSIVD pada Gurami,VNN dan E. ictalurii pada Nila, CMNV pada Vannamei, WSSV Lobster tawar, YHD pada Udang Windu, dan E. ictalurii pada ikan Lele yang hanya merupakan target pemantauan; dan VNN pada Bandeng yang hanya sebagai target sertifikasi. Hasil analisa menjadi dasar penentuan target pengujian HPIK secara laboratoris terhadap komoditas perikanan yang akan dilalulintaskan dari Yogyakarta.