KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Munculnya kebijakan tentang penetapan hutan lindung sei pulai seharusnya memberikan kepastian dalam melakukan pengelolaan hutan, terlebih kawasan tersebut merupakan daerah tangkapan air untuk pada waduk Sei Pulai yang merupakan sumber air baku utama PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang. Akan tetapi dalam pengelolaan hutan tersebut muncul dinamika antara pemerintah dan masyarakat yang berada dikawasan hutan. Penelitian ini berusaha untuk mengurai konflik dalam pengelolaan hutan lindung Sungai Pulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi secara deskripstif, untuk melihat dan memetakan sumber konflik dalam pengelolaan hutan lindung sampai dengan resolusi potensial untuk mengakhiri konflik melalui pendekatan kelembagaan dan social. Selanjutnya menempatkan wawancara secara mendalam sebagai core pengumpulan data. Hasil dari penelitian dilakukan adalah konflik yang terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya regulasi, sedangkan objek konfliknya adalah sebagian lahan pada kawasan hutan lindung sungai pulai. Dampak dari ketidakjelasan status lahan tersebut adalah masyarakat belum mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, listrik dan administrasi kependudukan karena pemerintah daerah berpedoman pada SK penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung. Sedangkan masyarakat berpedoman pada surat alas hak yang terbit sebelum SK penetapan sebagai hutan lindung itu terbit sehingga masyarakat terus untuk menuntut terpenuhinya hak-haknya. Kebijakan tentang pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agrarian sudah terbit, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut akan sangat menentukan dalam penyelesaikan konflik.