INSENTIF PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19 BAGI UMKM YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

 ABSTRAKThe COVID-19 pandemic has wreaked havoc on Indonesia's economy, including the MSME sector. Many MSMEs have seen a drop in revenue or have even gone out of business. The government provides fiscal cushions in the form of incentives for final PP 23 Income Tax borne by the government in order to save the sustainability of MSME actors. The use of these incentives, however, has not been optimal at the national level. This motivates the author to examine how incentive policies are implemented in DGT vertical agencies at the Small Tax Office level. This study employs a combination approach, with data collected via documentation and interviews. The findings revealed that the XYZ Small Tax Office's use of incentives is still inefficient. Several optimization efforts have been undertaken, including socialization, appeals, and AR-provided guidance. However, there are still barriers to using incentives. To make it easier for taxpayers to take advantage of this incentive, the author suggests that information about incentives be disseminated via SMS blast and that realization reporting be done directly on the web without having to upload csv filesPandemi COVID-19 telah memberikan dampak masif bagi sektor perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset atau bahkan gulung tikar. Guna menyelamatkan keberlangsungan pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantalan fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan final PP 23 ditanggung pemerintah (DTP). Namun, pemanfaatan insentif tersebut secara nasional belum optimal. Hal tersebut mendorong penulis untuk meninjau pelaksanaan beleid insentif pada instansi vertikal DJP setingkat KPP Pratama. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif di KPP Pratama XYZ masih belum optimal. Beberapa upaya optimalisasi telah dilakukan seperti sosialisasi, himbauan, serta pemberian panduan oleh AR. Namun, kendala pemanfaatan insentif masih timbul. Penulis merekomendasikan agar penyebaran informasi terkait insentif juga dilakukan melalui SMS blast serta pelaporan realisasi dapat dilakukan melalui web secara langsung tanpa mengunggah csv file sehingga lebih mempermudah Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif ini