PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG "BERTENTANGAN" DENGAN NASH

. This study aimed to analyze the rulings of the Supreme Court No. 51 K/AG/1999 and 120 K/AG/2005 about the case of a non-muslim heirs and inheritance for a wedding without license that for the author though same areas of inheritance but it is not easy to find solutions and formulation (legal formation method) in Nash, even it was decided through ruling of law any one decided "conflicted" with Nash. Through method of ijtihad Fiqh Indonesia by dividing it into two invalid constructs of thought, i.e. Urf Indonesia as his Grand Thoery and Fiqh Mazhab Negara as Aplicative Theory. The author’s analysis of the results shows that both ruling of law in accordance with invalid constructs of think in Fiqh Indonesia, such as the case of the non-muslim heirs that get right with wasiat wajibah method, not apart on the issue of human rights system and the principle of the plurality of life of the nation which Indonesia’s pilar bhineka tunggal ika, and the case of inheritance from marriage without license it was discovered that the wedding deed/certificate be decisive of wedding in Indonesia as a means of authentic evidence in determining the identity of the wedding.Keywords: Fiqh of Indonesia, non-Muslim heirs, Marriage RegistrationAbstrak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa putusan-putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999 dan 120 K/AG/2005 tentang kasus ahli waris non-muslim dan hak waris bagi pernikahan yang tidak dicatat yang bagi penulis walau sama-sama membahas tema waris namun tidaklah mudah mencari solusi dan formulasinya dalam Nash, bahkan setelah diputuskannya pun terkesan “bertentangan” dengan Nash. Melalui metode ijtihad Fiqh Indonesia dengan membaginya menjadi dua konstruk berpikir, yaitu Urf Indonesia sebagai Grand Thoery-nya dan Fiqh Mazhab Negara sebagai Aplicative Theory-nya. Dari hasil analisa penulis menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut sesuai dengan konstruk berpikir Fiqh Indonesia, seperti kasus ahli waris non-muslim yang mendapatkan haknya melalui jalur wasiat wajibah, tidak terlepas pada isu HAM dan prinsip pluralitas kehidupan bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika, dan kasus hak waris dari pernikahan yang tidak dicatatkan ditemukan bahwa pencatatan pernikahan menjadi penentu (rukun) berlangsungnya pernikahan di Indonesia sebagai alat bukti yang autentik dalam menetapkan identitas pernikahan.Kata Kunci: Fiqh Indonesia, Ahli Waris Non-Muslim, Pencatatan Pernikahan