EKS TAPOL PKI DAN KONTROL PEMERINTAH: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003)

AbstrakPenelitian ini bertujuan menjelaskan kontrol pemerintah dan politik resistensi tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca pembebasan dengan mengambil kasus pada komunitas tahanan politik Moncongloe di Sulawesi Selatan. Metode yang dipergunakan adalah metode sejarah, dengan tahap; pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber mencakup kritik eksteren yang menyangkut otentisitas atau keabsahan sumber dan kritik interen yang menyangkut kredibilitas atau bisa tidaknya sumber dipercaya, interpretasi atau penafsiran atas data, dan yang terakhir adalah penyajian kisah sejarah atau historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pembebasan, persoalan komunitas tahanan politik Moncongloe tidak berakhir. Mereka dihadapkan pada kontrol pemerintah melalui perangkat konstitusi dan penjurusan negatif pada diri tahanan politik sebagai orang “tidak bersih lingkungan”. Akibatnya, melahirkan sebuah komunitas yang terpinggirkan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Setelah reformasi, ruang perjuangan eks tahanan politik mulai terbuka lebar dengan berdirinya berbagai organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini diabaikan oleh pemerintah.AbstractThis study aims to explain the control of the government and political resistance performed by post-released prisoners of Partai Komunis Indonesia (PKI). This is a case study of the Moncongloe community of political prisoners in South Sulawesi. The author conducted history method, covering heuristics (collecting sources), source criticism (including external criticism concerning the authenticity or validity of sources as well as internal criticism regarding the credibility of the sources, and interpretation of the data), and historiography (the presentation the story). The results showed that the issue of Moncongloe political prisoners has not come to an end even though they have already been released. The post-released prisoners are facing the government control through the constitution and negative image on political prisoners as not having "clean environment". As a result, they are socially, politically and economically marginalized. After the reform, they had a wide opportunity to struggle because there were many organizations established to fight for the rights of those who have been ignored by the government.