Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis secara yuridis pertimbangan  hukum  Majelis Hakim pada Penetapan Nomor 20/Pdt.p/2012/PA. Smi dan Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. tentang Itsbāt Nikah Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama, kemudian mengkomparasikan hasil dari kedua  penetapan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam  jenis  penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Serta menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis-Normatif dengan menggunakan bahan data primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Nomor 20/Pdt.P/2012/PA. Smi., dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa.Sgr. Sedangkan  data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab fikih dan usul fikih dari berbagai mazhab, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran  kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. yang bertolak dari penafsiran  kontekstual dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan contra legem dengan cara melakukan perluasan  makna (penafsiran  hukum ekstensif) terhadap terminologi “wali hakim” hingga mencakup ke dalam pengertian wali muhakkam, cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.p/2012/PA. Smi yang bertolak dari penafsiran  tekstual-legalistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural.