Pencatatan Perkawinan Lintas Kantor Urusan Agama di Kota Gorontalo

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan perkawinan di KUA di Kota Gorontalo dengan menggunakan teori kewenangan (authority theory) sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis  penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan data primer yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Asas Pencatatan Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo Penghulu/PPN-nya belum mengetahui/membaca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan perkawinan, sementara 2 (dua) dari 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo yang pernah  membacanya terpecah  menjadi dua kelompok, yang pertama, berasumsi bahwa maksud dari surat edaran tersebut hanya berlaku untuk perkawinan  normal, tidak berlaku untuk perkawinan pasca isbat. Sementara kelompok kedua meskipun berpendapat sebaliknya tetapi kalau dihadapkan kepada kasus nyata (di lapangan) pencatatan  lintas KUA pasca isbat, tetap akan menerima dan mencatatnya walaupun tidak sesuai dengan isi dari surat edaran, dalam kasus pasca isbat tergantung pada isi penetapan isbat-nya; 2). realitas pencatatan perkawinan lintas KUA di Kota Gorontalo tidak berjalan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam  Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan perkawinan, bahkan terkesan diabaikan oleh semua Penghulu/PPN di 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo;