Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging oleh TNI

. Illegal logging implies activities in the forestry sector or activities that include illegal logging, transportation, processing, buying and selling of timber, or actions that cause forest damage. Cases related to illegal logging that have been brought before the Indonesian courts, one of which is the case of illegal logging that occurred in Central Aceh carried out by a TNI person named Fx. Sandria Wijayanto. The defendant bought cheaply processed wood from illegal logging from two villages. This is evidenced by the absence of a legal timber processing certificate. This study aims to analyze the application of the provisions of the military criminal law and the basics that are considered by judges in cases of illegal logging crimes. The research method uses normative juridical analysis, data is collected from primary legal materials and secondary legal materials and then analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that the application of the law to the crime of illegal logging is appropriate because it fulfills the elements charged by the public prosecutor. The judge considered that the defendant was sentenced to a prison sentence of 2 months and 20 days was the proceeds of a small sale and was used for institutions, the defendant was a member of the TNI unit who became an example for his community and for a unit that reflected as a servant of the state. Abstrak. Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Kasus terkait illegal logging yang pernah naik ke pengadilan Indonesia, salah satunya adalah kasus illegal logging yang terjadi di Aceh Tengah yang dilakukan oleh oknum TNI bernama Fx. Sandria Wijayanto. Kasus ini diawali oleh terdakwa yang membeli kayu olahan dengan harga murah yang merupakan hasil penebangan hutan secara liar dari dua desa yaitu Desa Polem dan Desa Empustalu. Hal ini terbukti dengan tidak adanya surat olahan kayu yang bersifat legal untuk kayu yang diperjual belikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis penerapan ketentuan hukum pidana militer dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana illegal logging. Metode penelitain menggunakan analisis yuridis normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secra kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan hukum terhadap tindak pidana illegal logging tepat karena memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa dipidana hukuman kurungan penjara 2 bulan 20 hari adalah hasil penjualan yang kecil dan digunakan untuk institusi, terdakwa anggota kesatuan TNI yang menjadi teladan bagi masyarakatnya dan bagi kesatuan yang mencerminkan sebagai abdi negara.