Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Udara Pada Penerbangan Domestik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif legal research dengan jenis data berupa bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.  Bahan hukum skunder dalam penelitian ini berupa pendapat para ahli penerbangan, hasil temuan di lapangan berdasarkan pengalaman, sedangkan bahan non hukum adalah kamus penerbangan.  Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur dan pengalaman peneliti sendiri. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peraturan mengenai pemberian fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun serta orang sakit tidak ditemukan dalam penerbangan domestik di Indonesia.  Prosedur untuk mendapatkan ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara sangat berbelit-belit. Selain  itu hasil penelitian ini ditemukan bahwa ganti kerugian kepada penumpang yang disebabkan karena keterlambatan penerbangan belum optimal dilaksanakan.