Pendekatan sosio-spasial masyarakat pesisir dalam pemanfaatan zona perikanan tangkap nelayan di Kabupaten Morotai, Maluku Utara

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ke dalam bagian Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik Barat.  Wilayah  ini  merupakan  yang  cukup  strategis di  wilayah  Timur  Indonesia  untuk mendukung posisi strategis, maka pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun laporan Prototipe Model Blue Ekonomy dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai. Mengingat sifat dari sumberdaya laut yang bersifat open acces memiliki karakter yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena pemanfaatannya dapat diakses secara bebas. Menjawab bagaimana konflik kepentingan yang terjadi dalam memperebutkan ruang laut tersebut berlangsung perlu memperhatikan hubungan praktik spasial dimana sosio-spasial mampu menjelaskan situasi sosial tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain dalam pembuatan perencanaan zona pembangunan perikanan. Penulisan ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Data primer dan data sekunder khususnya bersumber dari laporan Prototipe Model Blue Economy Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil yang didapatkan adalah; (1) Secara konseptual laporan perencanaan zona pembangunan pelabuhan perikanan Tahun 2021 telah memperhatikan prinsip blue economy; (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan nelayan tangkap, budidaya dan pariwisata bahari di Kepulauan Morotai belum maksimal; (3) Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan ruang spasial belum terlihat mengingat masih rendahnya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan sarana, prasarana infrastruktur, utilitas, serta aksesabilitas manusia yang belum optimal; (4) Perlu mempertimbangkan laporan dari sudut pandang sosio-spasial.