Open AccessPENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Author(s) -
Irfan Mangkunegara
Publication year - 2015
Publication title -
jurnal tata kelola and akuntabilitas keuangan negara/jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2549-452X
pISSN - 2460-3937
DOI - 10.28986/jtaken.v1i2.24
Subject(s) - local government , socioeconomics , business , political science , economics , public administration
One of the implications of decentralization is a performance measurement of local government. Local government performance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriasari, 2012), the efficiency ratio (Marfiana & Kurniasih, 2013), and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator of public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to describe the relationship between the financial characteristics of local government and BPK's audit findings. It uses 34 data from local governments in North Sumatera from 2011 to 2013 and refers to a research model that is composed of Prasetyaningsih (2015). Research shows that the financial characteristics of local government (total asset and capital expenditure) and audit findings have a significant effect on HDI in the local government of North Sumatera Province within the 2011-2013 period. AbstrakSalah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapatpengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013.