z-logo
open-access-imgOpen Access
PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Author(s) -
Lilien Ristina
Publication year - 2018
Publication title -
jurnal ius constituendum
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2580-8842
pISSN - 2541-2345
DOI - 10.26623/jic.v3i2.1038
Subject(s) - physics , political science , humanities , philosophy
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi . Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rincimengenai diversi.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here