EFEKTIVITAS KEPOLISIAN SEBAGAI LEMBAGA RULE OF LAW DALAM MENGEMBAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

As a law enforcement agency, the police have duties and responsibilities in realizing the democratic values of the community. One form of democracy that is often done by the community is demonstration. However, democracy is often interpreted as unlimited freedom, even though the freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing which are our human rights as humans are indeed guaranteed and protected by law, even as stated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specifically regulated in the Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, so that basically, demonstrations are legally permitted, but must be carried out in a civilized manner and not by violating the law. Related to this, how the effectiveness of the role of the police as a rule of law institution which is a means of social control in carrying out democratic values will be studied in this study, with the aim of analyzing it. The research method used is the juridical-normative method, with the assessment using a conceptual and case approach. The results of this study explain that the role of the police is still not effective, especially as a means of social control. In this case, preventive measures to prevent demonstrations that lead to anarchy, such as holding educational activities and legal socialization, have so far been lacking, both in intensity and creativity. AbstrakSebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan dihidupinya nilai-nilai demokrasi oleh masyarakat. Salah satu bentuk cara berdemokrasi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah demonstrasi. Namun, demokrasi seringkali dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, padahal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang merupakan hak asasi kita sebagai manusia memang dijamin dan dilindungi oleh hukum, bahkan tercantum pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga pada dasarnya, demontrasi diizinkan secara hukum, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak dengan melanggar hukum. Terkait hal tersebut, bagaimana efektivitas peran kepolisian sebagai lembaga rule of law yang merupakan sarana kontrol sosial dalam mengemban nilai-nilai demokrasi akan dikaji dalam penelitian ini, dengan tujuan menganalisis hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, dengan pengkajian menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepolisian masih belum efektif, khususnya sebagai sarana kontrol sosial. Dalam hal ini, tindakan-tindakan preventif untuk mencegah agar tidak ada lagi demonstrasi yang berujung anarkis, seperti dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan sosialisasi hukum, selama ini masih kurang, baik secara intensitas maupun kreativitas.