POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA

This research is based on the problem of applying the principle of taxation democracy to the politics of tax amnesty as an effort to increase state revenue in the context of tax administration. The first major issues include the application of democratic principles as mandated by the constitution of the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution which stipulates that taxes shall be levied under the law. Tax amnesty is one form of short-term tax incentives. Tax Amnesty intended to increase investment to achieve national development. The second major issue concerns the repatriation of assets as a form of taxpayer investment and the implementation of integrated taxpayer data collection as a form of tax administration in order to achieve better national taxation system and future revenues can be further increased. ABSTRAKKajian ini menekankan pada pembahasan penerapan prinsip demokrasi perpajakan pada politik hukum pengampunan pajak sebagai upaya peningkatan sumber penerimaan negara dalam konteks administrasi perpajakan. Permasalahan pokok yang pertama antara lain penerapan prinsip demokrasi sebagaimana amanat dari konstitusi ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang bersifat jangka pendek. Pengampunan Pajak dapat meningkatkan investasi guna mencapai pembangunan nasional. Permasalahan pokok yang kedua berkenaan  repatriasi aset sebagai bentuk investasi wajib pajak dan dilakukannya pendataan wajib pajak terintegrasi sebagai bentuk administrasi perpajakan guna mencapai sistem perpajakan nasional yang lebih baik dan penerimaan negara kedepannya dapat lebih meningkat.