Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur)

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meliputi mekanisme penggunaan, Sistem pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan  kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.