Open AccessPENERAPAN PERATURAN PEMOLISIAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG
Author(s) -
Tora Egen Sitompul,
Lintje Anna Marpaung,
Erlina B Erlina B
Publication year - 2019
Publication title -
prosiding seminar nasional cendekiawan/prosiding seminar nasional cendekiawan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2540-7589
pISSN - 2460-8696
DOI - 10.25105/semnas.v0i0.5866
Subject(s) - humanities , political science , physics , art
Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Bagaimanakah Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf B Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat, 2). Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, diperoleh dari studi literatur dan studi lapangan, serta analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yaitu Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf B Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat saat ini sudah dilakukan namun masih belum berjalan dengan efektif dan maksimal, Faktor diantaranya yaitu: kurangnya jumlah personel anggota Bhabinkabtimas di Polres Lampung Barat, masih minimnya sarana dan prasarana, belum optimalnya sosialisasi dan penyuluhan di bidang hukum dan keamanan kepada masyarakat kondisi alam yang cukup sulit ditempuh dan belum optimalnya penerapanya. Disarankan hendaknya dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan di bidang hukum khususnya para pemuda di wilayah Polres Lampung Barat sehingga dapat menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum.