ANALISIS GRONDKAART MILIK PT. KAI (PERSERO) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Di Kelurahan Kebon Kelapa tepatnya di Jl. Cylon Nomor 19 Jakarta Pusat, telah terjadi Sengketa Tumpang Tindih Hak Atas Tanah di mana di dalam satu bidang tanah yang sama telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah aseet Negara yang penguasaannya diberikan kepada PT. KAI (persero) yang masih berbentuk Grondkaart atau peta tanah. Grondkaart adalah bukti peninggalan asset perkeretaapian Hindia Belanda yang diwariskan kepada PT. KAI (persero). Keadaan tersebut mendorong penulis untuk mengetahui status tanah milik PT. KAI (persero) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 209/PDT/2019/PT.BDG tentang kekuatan hukum grondkaart PT.KAI (persero) sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah menurut Hukum Agraria. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder, dan ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulan dari Analisis Yuridis adalah bahwa status Grondkaart sebelum terbitnya UUPA adalah Tanah Negara, dan dengan diterbitkannya UUPA maka seharusnya Grondkaart di konversi menjadi Hak Pakai dengan melakukan prosedur Pendaftaran Tanah, sehingga tujuan dari pendaftaran tanah yaitu untuk terwujudkannya kepastian hukum. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.