Open AccessPolicy on the Development of Doctor's Functional Officials in the State Civil Apparatus Against Violation of the Doctor's Code of Ethics
Author(s) -
Apriyanto Apriyanto
Publication year - 2020
Publication title -
administrative and environmental law review
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2745-9330
pISSN - 2723-2484
DOI - 10.25041/aelr.v1i1.2080
Subject(s) - law , ethical code , license , sanctions , state (computer science) , political science , subject (documents) , meaning (existential) , relation (database) , position (finance) , sociology , psychology , business , computer science , finance , algorithm , database , library science , psychotherapist
Seorang dokter Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan praktik kedokteran berpotensi dikenai sanksi etik oleh organisasi profesinya berupa rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik yang menyebabkan hilangnya wewenang berpraktik. Berdasarkan hal tersebut, kehilangan kewenangan setidaknya akan menimbulkan pertanyaan apakah kehilangan wewenang menjalankan profesi dokter akan berimplikasi terhadap jabatan fungsionalnya sebagai dokter ASN dan bagaimanakah kebijakan pembinaan sebagai pejabat fungsional dokter ASN dalam hubungannya dengan pelanggaran etik dokter. Penelitian dilakukan dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian adalah kehilangan wewenang formil akibat pelanggaran etik tidak berimplikasi terhadap jabatan fungsional dokter dan pembinaan yang dilakukan pada dokter ASN yang mendapat sanksi pelanggaran etik berupa uji kompetensi ulang, mutasi, dan pemberhentian. Saran diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan makna stipulatif tentang hubungan pelanggaran etik dengan penerapan sanksi disiplin sehingga memudahkan dalam melakukan pembinaan dokter ASN yang terkena sanksi pelanggaran Kode Etik.