PERIKATAN DALAM HUBUNGAN KOTRAKTUAL SEBAGAI LANDASAN PEMENUHAN PRESTASI

Prinsip kebebasan berkontrak telah membuka peluang lahirnya kontrak –kontrak baru diluar BW atau yang disebut dengan kontrak innominaat, yaitu kontrak yang timbul dan berkembang di masyarakat. Kontrak joint venture merupakan salah satu kontrak innominaatyang saat ini berkembang pesat di Negara Indonesia sebagai salah satu strategi bisnis. Tahapan pra-kontraktual pada kontrak joint venture memerlukan waktu yang tidak singkat, para pihak akan melalui beberapa fase perundingan dan pengeluaran biaya yang tidak sedikit, terutama pada kontrak joint venture internasional.Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak sejak pada tahap pra-kontraktual meskipun belum ada perikatan diantara mereka dengan adanya pengaturan terkait prinsip-prinsip hukum kontrak apa saja yang perlu diterapkan sejak tahap pra-kontraktual, sehingga kegagalan negosiasi yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran prinsip hukum kontrak atau penarikan diri secara tiba –tiba dari negosiasi tanpa itikad baik oleh salah satu pihak, dapa diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan pihak lawan berhak atas kompensasi biaya –biayayang telah ia keluarkan, termasuk kehilangan kesempatan bernegosiasi dengan pihak ke-tiga (negative interest) dantidak menutup kemungkinan kompensasi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan (positive interest)