z-logo
open-access-imgOpen Access
EVALUASI PROSES KEBIJAKAN PERUMAHAN TIDAK TERTATA (STUDI KASUS: PASAR IKAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA)
Author(s) -
Fany Namirah Kurnia,
Parino Rahardjo
Publication year - 2020
Publication title -
jurnal sains, teknologi, urban, perancangan, arsitektur
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2685-6263
pISSN - 2685-5631
DOI - 10.24912/stupa.v1i2.4608
Subject(s) - relocation , business , fish <actinopterygii> , fishery , biology , computer science , programming language
The existence of slum area is a phenomenon that is common in urban areas in Indonesia, especially DKI Jakarta. Generally these slums are inhabited by Low-Income Communities (MBR) so that slums appear that are caused by illegal land use. One of the government's efforts in overcoming the problem of illegal occupancy is by implementing a relocation policy. However, in practice, there is often rejection from affected parties. One of the relocation policies that received the rejection was the relocation of residents of the Network Fish Market to Rusunawa. In this research the researcher aims to find out the relocation process in the Penjaringan Fish Market and find out the factors that influence the process seen from how the coordination between the parties involved. This study uses descriptive qualitative methods and from the results obtained it is known that the relocation policy process in the Fish Market is still not good. This was influenced by the absence of clear procedures regarding relocation in Jakarta as well as several other factors such as lack of resources, facilities, and attitudes of the implementers. AbstrakKeberadaaan permukiman kumuh merupakan fenomena yang umum terjadi di kawasan perkotaan di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Umumnya permukiman kumuh ini dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga muncul permukiman kumuh yang disebabkan oleh penggunaan lahan secara ilegal. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan hunian ilegal ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan relokasi. Akan tetapi pada praktiknya, sering terjadi penolakan dari pihak terdampak. Salah satu kebijakan relokasi yang mendapat penolakan tersebut adalah relokasi warga Pasar Ikan Pejaringan ke Rusunawa. Pada penilitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui proses relokasi di Pasar Ikan Penjarigan serta mengetahui faktor-faktor yang memepengaruhi proses tersebut dilihat dari bagaimana koordinasi antar pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan dari hasil yang didapatkan  diketahui bahwa proses kebijakan relokasi di Pasar Ikan ini masih kurang baik. Hal ini dipegaruhi oleh tidak adanya prosedur yang jelas mengenai relokasi di Jakarta serta beberapa faktor lain seperti kurangnya Sumber Daya, Fasiilitas, dan Sikap dari pelaksana.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here