Open AccessIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TERHADAP PRAKTIK PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)
Author(s) -
Angela Kezia,
Angelica Monica Fortunata,
Putri Claudia Victoria
Publication year - 2021
Publication title -
prosiding seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Language(s) - English
Resource type - Journals
ISSN - 2808-3199
DOI - 10.24912/psenapenmas.v0i0.15159
Subject(s) - illegal logging , commit , law enforcement , legislation , normative , enforcement , business , law , government (linguistics) , logging , research method , legal research , political science , forestry , geography , business administration , computer science , linguistics , philosophy , database
This research was conducted with the aim of analyzing one area in Riau Province, precisely in Pekanbaru City, which experienced rapid forest degradation caused by illegal logging by criminals. This research was conducted using a normative approach that is related to the problems (legal issues) regarding illegal logging in Pekanbaru City. This type of approach focuses on the analysis of legal principles and theories of law and legislation that are appropriate and related to issues in legal research, and is carried out by examining secondary data in the form of books, journals, government publications related to the legal issues of this research. The results and discussion in this study regarding the implementation of the enactment of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction against individual legal subjects and business entities (corporations) that commit criminal acts in the area of Pekanbaru City. In terms of ensnaring the perpetrators of illegal logging, the existing policies are not sufficient to overcome the problem where the perpetrators of criminal acts are more sophisticated and the law enforcement against the perpetrators of criminal acts is low, so that it does not provide a deterrent effect for the perpetrators. In overcoming the problem, the participation of local communities in forest monitoring and management must be realized because it is not enough only with the law enforcement officers and in terms of regulations, specific regulations must be synchronized with general regulations so that they do not conflict with each other and create flaws in their application. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu menganalisis salah satu wilayah di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru, yang mengalami degradasi hutan cukup cepat diakibatkan oleh pembalakan liar oleh para pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersangkut paut dengan pemasalahan (isu hukum) mengenai pembalakan liar di Kota Pekanbaru. Jenis pendekatan ini berupa analisis terhadap asas hukum dan teori hukum dan peraturan perundang undangan berkaitan dengan isu dalam penelitian hukum, dan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa buku, jurnal, publikasi pemerintah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku tindak pidana perseorangan maupun badan hukum (korporasi) di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam hal menjerat pelaku pembalakan liar, kebijakan yang ada belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang dimana pelaku tindak pidana lebih canggih serta rendahnya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana sehingga kurang memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam mengatasi permasalahan maka ikut andil masyarakat setempat dalam pengawasan dan pengelolaan hutan harus direalisasikan sebab tidaklah cukup hanya dengan aparat saja serta dalam hal peraturan, haruslah peraturan yang bersifat khusus disinkronisasikan terhadap peraturan yang bersifat umum agar tidak bertentangan antar satu sama lain dan menimbulkan celah dalam penerapannya.