Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level Desa

Pergeseran model sistem pemerintahan dari corak sentralistik ke – desentralisasi, membawa konsekuensi pada distribusi kekuasaan hingga ke daerah - daerah, pada kajian ini, desa diberikan kesempatan untuk mengelola wilayahnya dengan berbekal dana Desa (ADD) untuk dikonversi dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, supaya dapat mensejahterakan masyarakat. sektor yang mungkin bisa di kembangkan adalah pariwisata, mengingat secara geografis dan juga spasial desa memiliki potensi alam yang berlimpah, dan sangat potensial untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pelembagaan dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan di Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi. Cara pelembagaan sebuah kebijakan yang baik, diantaranya  harus dapat dilakukan secara bersinergi, antar lembaga dengan masyarakat melalui para steakholder atau pengambil kebijakan yang terlibat langsung, guna menemukan kemitraan dan juga pola organisasi pemerintahan yang relevan dengan kondisi desa. Relevansi konsep tersebut ditekankan pada peranan masing – masing elemen, dalam proses awal hingga akhir dalam sebuah kebijakan, sehingga dapat dipadukan dan dijalankan secara bersinergi. Selain itu, aspek transparansi, dan proses yang partisipatif harus menjadi semangat dari pembuatan kebijakan, sehingga kelembagaan yang terbentuk dapat di implementasikan secara kontekstual dengan keadaan yang diharapkan bersama.