PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)

ABSTRAK. Bandung sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang di Indonesia tidak dapat menghindar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan permukiman kumuh. Masalah permukiman kumuh biasanya dikarakteristikan dengan menurunnya kondisi lingkungan seperti masalah keterbatasan ketersediaan air tanah dan polusi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkalkulasi kesenjangan sumber daya dalam hal kuantitas maupun kualitas air dan tanah, bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh di Kota Bandung yang didasari pada standar pelayanan minimum dan standar kualitas lingkungan serta menentukan bentuk dari infrastruktur dasar seperti penyedia pengganti dari sumber daya alam air dan tanah yang paling tepat. Penelitian ini menetapkan tiga kelurahan yang mewakili tia tipologi kawasan kumuh yaitu, kumuh berat pada Kelurahan Tamansari, kumuh sedang pada Kelurahan Babakan Ciamis, dan kumuh ringan pada Kelurahan Cihargeulis.  Hasilnya menunjukkan bahwa kaitannya dengan kuantitas air pada ketiga kelurahan tersebut dipenuhi dari air tanah dan juga sumber PDAM. Hal ini mengingat bahwa ketersediaan tanah untuk perumahan pada ketiga kelurahan tersebut sudah mencukupi. Sementara bila dikaitkan dengan kualitas air pada ketiga kelurahan, nampaknya kualitas air dari PDAM memenuhi standar lingkungan namun kualitas air dari air tanah tidak memenuhi standar tersebut. Sehingga untuk kualitas tanah dengan mengacu pada Soil Quality Index dari BPS terlihat bahwa indeks kualitas tanah di Kelurahan Tamansari-lah yang paling rendah, dan di Kelurahan Cihargeulis-lah yang paling tinggi. Bentuk dari prioritas infrastruktur pada Kelurahan Tamansari untuk pengadaan air adalah melalui pipa dari PDAM atau pengolahan air permukaan tanah tingkat kelurahan, sementara untuk air buangan adalah MCK untuk “black water” dan instalasi pengolahan air buangan untuk “grey water”. Sementara itu untuk buangan padat adalah merupakan buangan bukan organik dan pengolahan kompos buangan organik serta dari buangan rumah berlantai banyak atau hunian vertikal. Bentuk dari  prioritas infrastruktur dari Kelurahan Babakan Ciamis untuk air adalah sama dengan Kelurahan Tamansari. Sementara itu pada Kelurahan Cihargeulis, prioritas infrastruktur untuk air adalah juga melalui pemipaan PDAM, dan untuk buangan air menggunakan instalasi pengolahan air buangan pada tingkat kota, untuk buangan padat adalah merupakan buangan bukan organik, pengolahan kompos buangan organik dan perumahan horizontal.  Kata Kunci: kumuh, sumber daya alam dan air, standar layanan minimum, standar lingkungan, insfrastruktur dasar permukiman  ABSTRACT. Bandung as one of the growing metropolitan in Indonesia did not escape from the problems of slums emerging. The problem of slums is characterized by such as a decrease in environmental conditions such as lack of raw water availability and pollution. Based oh those facts, this study aimed to calculate the resource gap in terms of quantity and quality of water and land, for people living in the slums in Bandung city based on minimum service standards and environment quality standards, and determining the form of basic infrastructure as a substitute provider of natural resources water and land that most appropriate. The study was conducted in three kelurahan which represent the three typologies of slums that are heavy is Kelurahan Tamansari, moderate is Kelurahan Babakan Ciamis, and light is Kelurahan Cihargeulis.   The results showed that in terms of quantity water in the three kelurahans are met from the ground water and piped water from PDAM.  As for the existing land for housing in the three kelurahans are sufficient. In terms of water quality in the three kelurahans is seen that the quality from PDAM have met the environment standards but the quality from ground water have not.  Then for soil quality with reference to Soil Quality Index of BPS was seen that the Land Quality Index in the Kelurahan Tamansari is the lowest, and Kelurahan Cihargeulis is the highest.  The shape of the priority infrastructure for Kelurahan Tamansari for water is piping from PDAM or local surface water treatment, for wastewater is MCK Communal for black water and local wastewater instalation treatment plant for grey water, for solid waste is anorganic waste bank and composting for organic waste, and multistorey housing.  The shape of the priority infrastructure for Kelurahan Babakan Ciamis for water is piping from PDAM, for wastewater is MCK Communal for black water and local wastewater instalation treatment plant for grey water, for solid waste is anorganic waste bank and composting for organic waste, and multistorey housing. The shape of the priority infrastructure for Kelurahan Cihargeulis for water is piping from PDAM, for wastewater is city level wastewater installation treatment, for solid waste is anorganic waste bank and composting for organic waste, landed housing Keywords: Slums, water and natural resources of land, minimum service standards, environmental standards, the basic infrastructure of the settlements