PERAN HAKIM SECARA FUNGSIONAL BERDASARKAN PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Hakim secara fungsional berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim secara fungsional dalam menilai dan memutus perkara yang melibatkan orang yang cacat karena penyakit berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkembangan penegakkan hukumnya saat ini telah dikesampingkan. Hal ini disebabkan masih lemahnya atau kurang jelasnya pengaturan Pasal 44 KUHP terkait peran hakim dalam menilai dan memutus perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau karena penyakit, sehingga menimbulkan dualisme pandangan yang berbeda dari setiap sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, peradilan). This study aims to analyze the role of Judges functionally based on the provisions of Article 44 of the Criminal Code. The research method used in this study is a normative-law study method using a regulatory and case-rule approach. As for the conclusion of this scientific work, the role of a functional judge and dissolution involving a person who is malformed by article 44 of the criminal code in the current law enforcement development has been ruled out. This is due to the lack of or clarity of the penal code, article 44 of the criminal code relating to the role of judge and cutting a case involving perpetrators whose lives are impaired in growth or because of disease, leading to a different dualismne view from any subsystem of criminal justice (police, prosecutors, justice).