PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI SETELAH TERBITNYA PERPRES NO 95 TAHUN 2007 PADA BNI CABANG DENPASAR

Bank Garansi merupakan jaminan dalam bentuk surat jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Penerbitan Bank Garansi sudah seharusnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana upaya BNI untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan bank garansi pada BNI Cabang Denpasar dan Upaya bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil studi menunjukkan setelah diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 pelaksanaan penerbitan bank garansi dijalankan seperti sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007, namun ada satu kendala yang muncul setelah terbitnya Kepres ini yaitu waktu penerbitan bank garansi, karena adanya norma yang bertentangan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2007 dengan SEBI Nomor 23/7/UKU Tahun 1971. Upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan waktu penerbitan bank garansi karena adanya ketidaksesuain peraturan yakni dengan mengambil kebijakan sendiri dengan mensyaratkan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam pengajuan permohonan bank garansi sebagai dasar transaksi surat berharga. Kata Kunci : Pelaksanaan, Bank Garansi, Nasabah