Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Peningkatan dan penjaminan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan, oleh sebab itu Pemerintah melalui Undang-Undang No.25 Thaun 2009 tentang pelayanan publik  dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakannya. Salah satunya Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik berupa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.  Dokumen standar pelayanan yang telah disusun Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2017 perlu dievaluasi karena disinyalir tidak memenuhi kaidah dalam proses penyusunannya. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian literatur dengan teknik penggalian data menggunakan teknik obervasi, interview, mini focus group discussions dan public hearing. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dokumen standar pelayanan publik yang sudah dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY masih belum komprehensif, namun hal tersebut kemudian didapatkan solusinya setelah dilakukan analisis dan diskusi dengan pemangku kepentingan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.