Memetakan Skala Prioritas Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah: Analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih saja belum menunjukkan hasil yang signifikan. Terlihat data menunjukkan sepanjang hampir satu tahun, pandemi ini belum juga menunjukkan penurunan jumlah terkonfirmasi positif. Padahal, banyak payung hukum diundangkan untuk menjadi dasar penanganan itu. Artikel ini memerikasa dan memposisikan kembali skala prioritas penanganan pandemi dari perspektif maqāṣid asy-sayarī’ah. Penulis menggunakan ḍarūriyyāt khamsah sebagai metode pemetaan prioritas melalui kerangka konseptualnya. Adapun dalam fungsi operasionalnya, penulis meminjam teori William N. Dunn tentang argumen kebijakan publik. Genre yang digunakan adalah analysis for policy dengan dibalut pendekatan kualitatif menggunakan data-data dokumentatif terhadap materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Konvergensi teoritik ini menjadikan ḍarūriyyāt khamsah sebagai basis informasi dalam mencari dan menafsirkan data, kualifikasi dalam objection, warrant, rebuttal, dan backing. Setelah ditemukan prioritasnya, selanjutnya akan dijadikan sebagai klaim kebijakan. Setelah mengaplikasikannya dalam kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan tersebut membagi dimensi pendemi menjadi dua, yakni kesehatan dan efeknya. Sedangkan dalam upaya penanganannya, keduanya tidak disikapi dengan nilai yang proporsional. Pemerintah lebih memprioritaskan penanganan efeknya dibanding kesehatan. Adapun dalam perspektif ḍarūriyyāt khamsah, penanganan kesehatan seharusnya menempati prioritas utama. Sebab, Covid-19 mengancam jiwa secara langsung, sedangkan ancaman efek pandemi ini mengancam secara tidak langsung. Adapun perantara terhadap kesehatan adalah wasīlah ḍarūriyyah, sedangkan wasīlah penanganan efek pandemin bersifat ḥājiyyah. Keadaan ini dapat berubah tergantung keadaan di lapangan.