KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukungan tersebut ditetapkan Pergub No. 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Penelitian ini mengulas tentang evaluasi ketentuan Pergub tersebut beserta usulan perubahannya. Menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini melakukan kajian empiris dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research. Kombinasi analisis yuridis dengan model perancangan peraturan digunakan pada tahapan analisa. Perbaikan tata kelola  TSLDU/CSR, dilakukan melalui 4 (empat) aspek yaitu (1) penyediaan Informasi dan Tata Kelola Administrasi TSLDU/CSR menggunakan Sistem Informasi berbasis web; (2) mengintegrasikan Dukungan TSLDU dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; (3) Perluasan Ruang Lingkup TSLDU/CSR; dan (4) Mengembangkan Skema TSLDU/CSR Kolaboratif.