Open AccessJAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA
Author(s) -
Mursil Mursil
Publication year - 2014
Publication title -
refleksi hukum
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2541-5417
pISSN - 2541-4984
DOI - 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p29-40
Subject(s) - certainty , legal certainty , political science , law , government (linguistics) , asset (computer security) , law and economics , business , philosophy , sociology , epistemology , computer security , computer science , linguistics
AbstrakKegiatan bisnis sangat menuntut adanya jaminan kepastian hukum. Salah satu persoalan penting terkait dengan kepastian hukum tersebut adalah perpanjangan hak guna usaha. Tulisan ini membahas mengenai jaminan kepastian hukum pemberian perpanjangan hak guna usaha, termasuk perlindungan hukum terhadap investor berkenaan dengan asset yang dimilikinya di atas hak guna usaha ketika permohonan perpanjangan hak guna usahanya tidak dikabulkan. Terkait dengan itu tulisan ini menemukan adanya perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri serta tidak memadainya perlindungan hukum kepada investor menyangkut aset-asetnya yang ada di atas hak guna usaha ketika permohonan perpanjangan hak guna usahanya tidak dikabulkan. AbstractBusiness activities requires guarantees of legal certainty. One of the important issues related to the legal certainty is the extension of the right to cultivate. This paper discusses the legal guarantee provided in the extension of the right to cultivate, including legal protection of the investor in respect of its assets over the right to cultivate when the application for renewal of their right was not granted. This paper revealed that there are differences between the relevant Government Regulation and Minister Regulation as well as inadequacy of legal protection of the investors assets located on the tract of land with the right to cultivate when the application renew that right was not granted.