Open AccessMEMBANGUN SISTEM HUKUM PANCASILA YANG MERDEKA DARI KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAM
Author(s) -
Teguh Prasetyo
Publication year - 2014
Publication title -
refleksi hukum
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2541-5417
pISSN - 2541-4984
DOI - 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26
Subject(s) - political science , humanities , dignity , indonesian , law , philosophy , linguistics
AbstrakSebagai negara yang sudah merdeka selama 68 tahun, Indonesia seharusnya sudah mempunyai sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia tersebut harus dibangun berdasarkan Pancasila yang menampilkan karakteristik ke-Indonesia-an di tengah-tengah sistem hukum lain di dunia. Sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang bermoral dan bermartabat. Bermoral berarti bahwa sistem hukum di Indonesia sistem hukum yang merdeka dari korupsi. Sedangkan sistem hukum yang bermartabat adalah sistem hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan terutama di bidang HAM.AbstractHaving been independent for 68 years, Indonesia should have had its own legal system that suits the character of the Indonesian nation. Indonesias legal system have to be constructed based on Pancasila which reflects all the characteristics of Indonesia particularity in the midst of other legal systems in the world. The legal system based on Pancasila is a legal system that emphasizes moral and human dignity. Legal morality means that the legal system in Indonesia is free from corruption. While the legal system with dignity is a legal system that upholds the values of humanity, especially in the field of human rights.