KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Konsekuensi berlakunya MEA bagi negara Indonesia keniscayaan menghadapi bebasnya arus perdagangan barang, jasa, pasar tenaga kerja dan investasi dengan negara ASEAN lainnya. Kesiapan pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah, dalam menghadapi MEA terutama agar masyarakat menyadari tantangan sekaligus peluang besar yang dihadapinya. Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dengan secara optimal menyosialisasikan MEA menjadi tantangan tersendiri mengingat sebagai kebijakan internasional yang lahir dari bentuk perjanjian internasional, keberadaan MEA akan berdampak bagi masyarakat daerah. Idealnya, pemerintah daerah perlu menyosialisasikan MEA   kepada seluruh stakeholders termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat dalam menghadapi fase baru kehidupan perekonomian negara Indonesia di tingkat kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam menyiapkan masyarakat menghadapi MEA. Menggunakan metode studi kasus penelitian ini memperoleh data melalui wawancara mendalam, sudi dokumentasi dan observasi serta focuss Group Discussion. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa pemerintah Kab. Bandung Barat belum melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan MEA kepada masyarakat secara optimal. Hal ini bias dilihat dari belum adanya strategi khusus untuk menyosialisasikan MEA kepada masyarakat Kab. Bandung Barat. Namun demikian, setiap dinas terkait senantiasa menyelipkan content MEA di dalam setiap program kerja dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Media komunikasi yang digunakan masih terbatas pada press release yang disampaikan kepada kelompok kerja wartawan serta dukungan kepada dinas terkait tentang penggunaan fasilitas IT oleh Dinas Komunikasi & Informasi berupa website.