z-logo
open-access-imgOpen Access
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PEMBUATAN IMB DI KECAMATAN CIMENYAN
Author(s) -
Oneng Ruskasih,
Deasy Sylvia Sari,
Ratna Meisa Dai
Publication year - 2021
Publication title -
responsive
Language(s) - English
Resource type - Journals
ISSN - 2654-6035
DOI - 10.24198/responsive.v3i4.30630
Subject(s) - political science , business , humanities , business administration , art
Implementasi kebijakan pengendalian Kawasan Bandung Utara disingkat (KBU) dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan disingkat (IMB) belum terlaksana secara menyeluruh. Masih banyak warga belum mempunyai IMB di Kecamatan Cimenyan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam tentang  implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 yaitu tentang Pedoman  Pengendalian KBU. Metode implementasi kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumetasi dan observasi. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian KBU dalam pembuatan IMB di Kecamatan Cimenyan. Pemerintah Kabupaten perlu melaksanakan beberapa tindakan dalam pengendalian pembuatan IMB di Kecamatan Cimenyan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia, penyediaan anggaran dan kerjasama antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Implementasi kebijakan akan terlaksana apabila sosialisasi tentang IMB secara menyeluruh. Faktor penyebab kesulitan warga karena perizinan harus melalui Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan IMB. Akan lebih baik jika aturan pembuatan IMB dipermudah khusus pemohon IMB yang luas lahannya terbatas, melalui aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.  The implementation of the control policy for the abbreviated North Bandung Area (KBU) in making the abbreviated Building Permit (IMB) has not been implemented comprehensively. There are still many residents who do not have an IMB in Cimenyan District. The purpose of the research is to find out, examine, analyze and understand in depth about the implementation of the West Java Provincial Government's policy Number 2 of 2016 which is about the KBU Control Guidelines. The policy implementation method uses a qualitative approach through interviews, documentation and observation. How is the implementation of KBU control policies in making IMB in Cimenyan District. The district government needs to carry out several actions in controlling the manufacture of IMB in Cimenyan District. The steps that can be taken are optimizing the performance of human resources, providing budget and cooperation between the government, the private sector and the community. Policy implementation will be carried out if there is a thorough socialization of the IMB. The factor that causes difficulties for residents is that licensing must go through the Provincial Government, resulting in a long time in making the IMB. It would be better if the rules for making IMBs were made easier, especially for IMB applicants with limited land area, through regulations issued by the Regency Government or Provincial Government.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here