TUGAS PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH – MASALAH SOSIAL: TINJAUAN MENGENAI MASALAH BADAN USAHA MILIK DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tugas pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial tinjauan mengenai masalah BUMDes. meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dapak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal. Metode penulisan jurnal ini melalui studi literatur melalui berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnalilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa merupakan agenda prioritas Indonesia. Tujuannya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Ditinjau dari karakteristik masalah publik menurut Dunn, BUMDes ini termasuk dalam masalah publik. Analisis dari karakteristik saling bergantung (interdependence) dan akibat penilaian subjektivitas pemerintah untuk turut andil mengatasi masalah sosial terkhusus faktor ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagaimana diatur pada Bab X Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015. This research aims to describe the government's task in resolving social issues of the review regarding BUMDes problem. Increase the economic welfare of villagers through the development of economic efforts. In addition, the existence of BUMDes also brings to the improvement of the original source of income of the village (PAD) that allows the village to be able to do a development and also to improve the welfare more optimally. This method of journal writing through literature study through various information in documents, books, journalism, newspapers, magazines, as well as the source of information from the site/website through the Internet. The results of this research show that building Indonesia from the periphery by strengthening the region and village is Indonesia's priority agenda. The goal is to advance the village community economy and overcome the national development gap. It can be realized through the formation of village owned enterprises. Reviewed from the characteristics of a public problem according to Dunn, this BUMDes is included in public issues. Analysis of characteristics of interdependence (interdependence) and due to the judgment of the subjectivity of the Government to participate in addressing the social problems of the specific economic factors perceived by the community. So the government issued a policy as stipulated in chapter X Undang-Undang No 6 Tahun 2014 and Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015.