Model strategi komunikasi politik sosialisasi kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bandung Barat

Sejak tahun 2016, Indonesia memasuki fase baru tatanan kehidupan bermasyarakat dalam lingkup kawasan ASEAN yakni dengan mulai efektifnya ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsekuensinya, Indonesia harus membuka perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja dengan negara ASEAN lainnya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menyosialisasikan kebijakan terkait MEA kepada seluruh stakeholders termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat menghadapi fase baru kehidupan perekonomian nasional akibat pemberlakuan MEA. Studi ini bertujuan untuk mengetahui model ideal strategi komunikasi politik bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakat menghadapi pemberlakuan MEA. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena peneliti ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam strategi komunikasi politik pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model strategi komunikasi politik yang ideal bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengkomunikasikan kebijakan terkait MEA harus dimulai dari komunikasi politik internal pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menyamakan persepsi dan menciptakan kesepahaman akan visi pemerintah terkait kebijakan-kebijakan MEA. Dengan demikian, komunikasi politik pemerintah kepada masyarakat pun dapat dilakukan secara lebih terarah dan terprogram melalui koordinasi dan kerjasama dinas-dinas dan badan-badan terkait pemerintah Kabupaten Bandung Barat.