SOSIALISASI KEBIJAKAN KEBIJAKAN MEA BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pemerintah daerah harus ikut menyiapkan diri dalam menghadapi MEA, karena sebagai kebijakan internasional yang lahir dari sebuah bentuk perjanjian internasional, keberadaan MEA akan berdampak bagi kehidupan masyarakat negara anggota perjanjian tersebut. Pemerintah KBB sudah selayaknya mengantisipasi dampak ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan pada kebijakan pemerintah pusat terkait MEA. Idealnya, segera setelah kebijakan dibuat, maka pemerintah daerah perlu menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholders termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat dalam menghadapi fase baru kehidupan perekonomian negara Indonesia di tingkat kawasan. Di sinilah letak pentingnya peran komunikasi politik dalam penetapan kebijakan baru. Dalam hal ini, merujuk pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pemerintah daerah KBB yang merupakan salah sau dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, perlu mengeluarkan kebijakan komunikasi politik tertentu dalam rangka menyosialisasikan pemberlakuan MEA guna menyiapkan seluruh stakeholders terutama masyarakat awam dalam menghadapi fase baru tatanan perekonomian bangsa saat ini. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat kebijakan internasional dalam tingkatan regional senantiasa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat awam. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim PPM Unpad bekerjasama dengan Disperindag terkait kebijakan kebijakan MEA bagi para pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat membantu para UKM mempersiapkan kehadiaran MEA.