PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI OTONOMI DAERAH DIBAWAH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Otonomi daerah dibawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung perubahan-perubahan yang mendasar antara lain otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, adanya keleluasaan pelaksanaan otonomi daerah dan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih adil dan objektif. Oleh karena masalah otonomi daerah  pada dasarnya adalah masalah politik ekonomi, tinjauan perspektif politik ekonomi otonomi daerah akan dapat memperjelas esensi yang terkandung dalam otonomi daerah untuk dapat meliaht perubahan-perubahan yang mendasar dan sekaligus memberikan pemahaman bagaimana pelaksanaan otonomi daerah pada daerah-daerah otonom kabupaten maupun kota dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya.Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor sumber daya manusia sebagai faktor pelaksana otonomi daerah di daerah kabupaten maupun daerah kota sehingga diperlukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat birokrasi pemerintah daerah